BENGKULU, HARAPAN BARU – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu memperkuat kinerja, tata kelola, dan manajemen risiko lembaga jasa keuangan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan perusahaan pergadaian swasta.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Evaluasi Kinerja dan Sharing Session bagi lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK Provinsi Bengkulu di Hotel Golden Tulip Springhill Lampung, Kota Bandar Lampung, Jumat (5/11/2026).
Kepala OJK Provinsi Bengkulu Ayu Laksmi Syntia Dewi mengatakan, penerapan tata kelola yang baik menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan usaha sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
Menurut dia, tata kelola tidak sebatas memenuhi ketentuan regulator, tetapi juga memastikan pengelolaan lembaga berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Seluruh lembaga jasa keuangan perlu memperkuat penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian agar mampu menghadapi dinamika industri serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan,” ujar Ayu.
Ia juga menekankan bahwa komitmen penerapan tata kelola harus dibangun secara konsisten, mulai dari pimpinan hingga seluruh jajaran organisasi. Hal ini diperlukan untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan usaha serta melindungi kepentingan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, OJK menyampaikan hasil evaluasi pengawasan terhadap kondisi dan kinerja lembaga jasa keuangan di Bengkulu. Evaluasi sekaligus menjadi sarana pembinaan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian, serta menyosialisasikan perkembangan ketentuan dan kebijakan OJK.
Berdasarkan posisi September 2026, industri BPR dan BPRS di Provinsi Bengkulu masih menghadapi tekanan kinerja. Total aset mengalami kontraksi 9,54 persen menjadi Rp359,70 miliar. Dana Pihak Ketiga (DPK) turun 4,63 persen menjadi Rp239,27 miliar, sedangkan kredit atau pembiayaan menyusut 13,16 persen menjadi Rp272,42 miliar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian OJK dalam mendorong perbaikan kinerja, peningkatan daya saing, serta optimalisasi kontribusi BPR dan BPRS terhadap perekonomian daerah.
Sementara itu, LKMS dan perusahaan pergadaian swasta di bawah pengawasan OJK Bengkulu menunjukkan perkembangan positif. Hingga September 2026, total aset tumbuh 7,19 persen secara year-to-date (YtD) menjadi Rp29,69 miliar. Total pembiayaan juga meningkat 14,55 persen menjadi Rp16,11 miliar.
Di sisi lain, nominal Non-Performing Financing (NPF) turun 10,40 persen menjadi Rp373 juta. Meski demikian, pertumbuhan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pembiayaan dan penguatan manajemen risiko agar keberlanjutan usaha tetap terjaga.
Selain evaluasi kinerja, peserta memperoleh sosialisasi mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), manajemen risiko, market conduct, dan pelindungan konsumen.
Materi tersebut menekankan pentingnya transparansi informasi, perlakuan yang adil terhadap konsumen, serta tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam menyediakan produk dan layanan kepada masyarakat.
Kegiatan ini diikuti 28 peserta yang terdiri atas direksi, dewan komisaris, dan pejabat BPR, BPRS, LKMS, serta perusahaan pergadaian swasta.
Melalui kegiatan tersebut, OJK Bengkulu berharap sinergi dan komunikasi antara pengawas dan pelaku industri jasa keuangan semakin kuat. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan, dan pelindungan konsumen.
OJK Provinsi Bengkulu berkomitmen terus memperkuat pengawasan dan pembinaan guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, stabil, inklusif, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
