Bengkulu– Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan lima langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya tersebut tidak hanya diarahkan untuk menjamin pemenuhan gizi dan keamanan pangan, tetapi juga memperluas keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam rantai pasok program.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu Nelly Alesa mengatakan, pemerintah daerah ingin memastikan pelaksanaan MBG memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi pangan daerah.
“Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan BUMDes. Karena itu, penguatan pasokan pangan lokal, distribusi, dan keamanan makanan menjadi perhatian bersama,” kata Nelly.
Menurut dia, penguatan rantai pasok pangan lokal menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah kabupaten dan kota bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis didorong memetakan kelompok tani yang berpotensi memasok beras, sayuran, buah-buahan, dan cabai. Kelompok peternak ayam petelur dan pedaging juga dapat memperoleh pendampingan, mulai dari penyediaan bibit, pakan, vaksinasi hingga akses pasar.
Nelayan dan pelaku usaha pengolahan ikan pun berpeluang menjadi pemasok bahan pangan dengan tetap memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
Pengembangan pemasok lokal akan dilakukan melalui empat tahapan, yakni pemetaan produsen, kurasi dan pembinaan, penyesuaian kebutuhan dengan SPPG, serta penyusunan kesepakatan pasokan.
Selain memperkuat ketersediaan bahan baku, Pemprov Bengkulu menaruh perhatian pada infrastruktur distribusi. Fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), kendaraan berpendingin, rumah kemas, dan gudang penyimpanan hasil pertanian dinilai diperlukan untuk menjaga kualitas komoditas sebelum diolah di SPPG.
Fasilitas tersebut terutama dibutuhkan untuk menangani komoditas yang mudah rusak, seperti ikan, ayam, dan produk hortikultura.
Keamanan Pangan Diperkuat
Aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian dalam penguatan pelaksanaan MBG. Pemerintah daerah didorong memfasilitasi sertifikasi halal, pengujian kualitas air dan sampel makanan, serta pelatihan higiene dan sanitasi bagi petugas pengolahan pangan.
Pemprov Bengkulu juga mengusulkan pembentukan tim respons cepat keamanan pangan yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), laboratorium, serta instansi terkait.
Tim tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dalam menerima laporan, mengambil sampel, melakukan investigasi, dan menindaklanjuti apabila ditemukan persoalan keamanan pangan.
Di sisi lain, koperasi dan BUMDes didorong mengambil peran sebagai penghubung antara produsen pangan skala kecil dan SPPG. Melalui pola tersebut, hasil produksi petani, peternak, dan pelaku usaha desa dapat dihimpun untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan sesuai jumlah dan jadwal pengiriman.
Pemerintah daerah juga akan mendorong peningkatan kapasitas koperasi dan BUMDes, terutama dalam tata kelola usaha, pencatatan, pengendalian mutu, dan distribusi.
Integrasi program MBG dengan layanan kesehatan masyarakat turut menjadi perhatian. Salah satunya melalui Posyandu untuk mendukung pemantauan pertumbuhan balita, edukasi gizi, serta pendampingan ibu hamil dan menyusui.
Lima Langkah Strategis
Nelly menjelaskan, terdapat lima usulan instruksi yang dapat diputuskan Gubernur Bengkulu untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut.
Pertama, pemerintah kabupaten dan kota didorong mengelola sisa pangan dari SPPG agar dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk, pakan ternak, atau pakan ikan.
Kedua, pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan perangkat pengujian cepat (food test kit) untuk mendukung pengawasan keamanan pangan oleh satuan tugas MBG di kabupaten dan kota.
Ketiga, dinas terkait diminta menyusun data status sertifikasi halal, jadwal pendampingan, serta langkah percepatan penyelesaiannya.
Keempat, dinas teknis menyusun pemetaan kebutuhan dan rencana peningkatan produksi komoditas pangan prioritas guna menjamin ketersediaan bahan baku MBG.
Kelima, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengoordinasikan rencana kerja seluruh OPD, termasuk dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Nelly menegaskan, koordinasi lintas sektor diperlukan agar berbagai bentuk dukungan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur.
Melalui penguatan pasokan pangan lokal, peningkatan keamanan makanan, serta pelibatan pelaku ekonomi desa, program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.
