Bengkulu – Ketua Walhi Bengkulu,/Dodi Faisal mengatakan, darurat ekologis bukan hanya persoalan pengelolaan SDA semata.
Darurat ekologis dinilai sebagai persoalan yang saat ini dinilai terus mengacam keberlanjutan lingkungan, hingga berdampak pada hilangnya keragaman Sumber Daya Alam (SDA) dan berimbas pada masyarakat.
Ini terungkap dalam Panggung Keadilan Ekologis dalam rangka memperingati Hari Keadilan Ekologis, yang digelar WALHI Bengkulu dengan tema Tapak untuk Keadilan Antargenerasi, Minggu 20 September 2029.
Menurut Direktur Eksekutif WALHI Bengkulu, Dodi Faisal mengatakan, darurat ekologis yang dihadapi Indonesia, termasuk Bengkulu saat ini membuktikan jika persoalan lingkungan tidak lagi dapat dipahami sebagai persoalan pengelolaan SDA semata.
“Lebih dari itu, fakta ini juga merupakan sebuah persoalan keadilan,” tegas Dodi.
Karena, lanjut Dodi, darurat ekologis telah memberikan dampak signifikan seperti perubahan iklim, hilangnya hayati, kerusakan hutan, pencemaran, kekeringan, banjir, kebakaran hutan dan lahan.
“Kemudian berbagai bentuk bencana ekologis lain yang merupakan konsekuensi dari model pembangunan yang menempatkan alam sebagai sumber daya ekonomi,” sesal Dodi.
Atas fakta itulah, sambung Dodi, WALHI secara nasional mendeklarasikan Hari Keadilan Ekologis Sedunia, yang diperingati setiap tanggal 20 September.
“Deklarasi sendiri dilakukan pada 20 September 2025 lalu, di Sumbawa. Dalam peringatan tahun ini, menjadi ruang bersama untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya keadilan ekologis dan keadilan antargenerasi,” ungkap Dodi.
Akademisi UNIHAZ Bengkulu, Rendra Edwar Fransisko mengatakan, dari perspektif hukum, tak bisa dipungkiri jika saat ini lingkungan masih dianggap sebagai objek. Sehingga hanya dianggap sebagai sumber bisnis dan ekonomi.
“Tentu paradigma seperti ini harus kita ubah. Apalagi kalau bicara lingkungan, kita sebagai masyarakat memiliki hak dan kewajiban,” kata Rendra.
Perwakilan WCC, Hosani R. Hutape menyebutkan, kalangan perempuan dapat berperan sebagai pejuang keadilan ekologis, mengingat ketika kerusakan lingkungan terjadi, perempuan juga merasakan dampaknya.
“Sekarang ini dalam mewujudkan keadilan ekologis, semua elemen harus berpertan. Termasuk perempuan,” ujar Hosani.
Ketua Bidang Organisasi, Pengembangan Profesi dan Kampanye SIEJ Daerah Bengkulu, H. Christopher mengatakan sebagai jurnalis yang tergabung dalam SEIJ memastikan dalam peliputan isu lingkungan menjadi point penting untuk diangkat.
Sebab jurnalis lingkungan selalu mengedepankan sikap kritis dan berbasis kebenaran demi kelestarian lingkungan.
“Sebagai Jurnalis Lingkungan kami menyadari, keadilan ekologis itu bukan hanya tentang bagaimana kita menyelamatkan lingkungan. Tetapi memastikan manusia dan lingkungan tidak sekedar menjadi obyek dari suatu kebijakan,” kata Christopher.
Sementara itu, dalam peringatan tersebut juga diisi dengan sarasehan ekologis dari berbagai perspektif, berupa ruang dialog terbuka dan partisipatif.
Dengan para pemantik SEIJ, WCC, Komunitas Gendong, OKP, BEM, Kiki Rantis, Akademisi. Sedangkan peserta yang hadir diantaranya adalah; Organisasi Rakyat Petani Lebong, BWC, Mapetala, live,
Kelopak, YMD, Kanopi, Akar, Genesis, Karti, Gemini, Lpi, BEM UNIHAZ , HMI, IMM, PMII, Petani Tanjung sakti, Petani Air Palik Menggugat, FMPR, Petani maju bersama, FMPU, Mapala Unived, Madyapala, MPA Satyawanamandala, GPA GENDONG ADVENTURE, PALASOSTIK, MAHUPALA, PULKANIK, MAHESAPALA, KAMPALA, BEM STIA, Mapala Agra Buana, Forum Petani Ulu Talo, FPB Seluma, REMIS Seluma, Perempuan Sungai Lemau, Anak Loncor, AMAN, WARSI, Equalizer, AJI, LBH Perempuan.
Editor : Usmin
