Bengkulu- Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan murka saat dirinya menjalani retret, pemerintah menjalankan efisiensi anggaran terdapat puluhan orang pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu Dinas Luar (DL) ke Bali.
Lebih tegas Helmi Hasan akan menonaktifkan pejabat tersebut, dan pemberian sanksi berat pada ASN lainnya jika terbukti lakukan dinas luar tersebut.
“Saya mendapatkan kabar adanya kepala Kepala Badan (Kaban) beserta puluhan staf melakukan Dinas Luar (DL) ke Bali, jika kabar ini benar maka akan disanksi berat karena telah melanggar Instruksi Presiden (Inpres),” kata gubernur dalam pesan tertulisnya yang diterima, Rabu (26/2/2025).
Helmi mengatakan, dirinya akan melakukan cek ke inspektorat mengenai informasi tersebut. Di tengah pemerintah sedang melaksanakan efisiensi anggaran perintah dari presiden maka layaknya ASN dan pejabat mematuhi, termasuk menunda kegiatan dinas luar. “Saya akan cek, bila betul maka akan disanksi,” jelas Helmi.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Haryadi saat dikonfirmasi melalui telpon belum merespon terhadap laporan dari gubernur.
Seperti diketahui, beredar di sejumlah media sosial dan media massa lokal diketahui sekitar 30 pejabat dan ASN Pemprov Bengkulu melakukan DL ke Bali.
Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat yang merasa saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran. Keberangkatan para pegawai tersebut tanggal 23 sampai 26 Februari 2025.
“Katanya efisiensi anggaran namun masih ada yang DL seperti itu,” ungkap Hartono warga Bengkulu.
Reporter : FIR
Editor : Usmin
