Bengkulu-Kepala Bisang (Kabid) Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bengkulu, Rizqi Al Fadli menegaskan tidak ada Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menganggarkan dana Rp 5 miliat untuk pengadaan mobil dinas tahun 2025.
“Tidak ada Pemprov Bengkulu mengalokasikan dana pembelian kendaraan dinas senilai Rp 5 miliar, karena tahun 2025, Gubernur Helmi Hasan fokus efisiensi APBD untuk bantu rakyat,” kata Rizqi Al Fadli, di Bengkulu, Rabu (7/5/2025).
Ia kembali menegaskan, pengadaan kendaraan dinas yang dimaksud bukan pada era kepimpinan Gubernur Helmi Hasan melainkan pada saat Pemprov Bengkulu masih dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Rosjonsyah.
Berdasarkan informasi keuangan daerah, diketahui pengadaan pesanan melalui BKAD tertanggal 5 Februari 2025. Sementara Berita Acara Pembayaran dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025.
“Pada rentang waktu tersebut, Bapak Helmi belum dilantik sebagai Gubernur Bengkulu, karena pelantikan baru dilakukan tanggal 20 Februari 2025. Kemudian langsung mengikuti retret selama 1 minggu di Akmil Magelang. Beliau baru aktif menjadi Gubernur Bengkulu pada awal Maret 2025,” terangnya.
Menurutnya, pada waktu itu Pemprov Bengkulu mengadakan pembelian kendaraan dinas melalui BKAD Provinsi Bengkulu dengan pertimbangan untuk mendukung operasional dan meningkatkan belanja modal pemerintah daerah.
“Secara ketentuan, pembelian kendaraan dinas tersebut, sudah dilakukan sesuai dengan prosedur keuangan daerah dan mempedomani Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Dimana pada Inpres tersebut pos belanja yang dibatasi atau diefesesiensikan adalah Perjalanan Dinas, Publikasi, FGD/Seminar dan studi tiru,” imbuhnya.
Pembelian kendaraan dinas tersebut dilakukan sebelum terbitnya edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ, tentang penyesuaian dan efesiensi belanja daerah dalam APBD tahun anggaran 2025 tertanggal 23 Februari 2025.
Ia meyakinkan, Gubernur Helmi saat ini fokus pada efesiensi, relokasi dan refocusing APBD 2025 untuk membantu rakyat, sehingga berhasil mengefesiensikan belanja daerah menjadi lebih sehat dan produktif.
Salah satunya dalam bentuk peningkatan belanja modal jalan dan infrastruktur menjadi Rp 583 miliar atau setara dengan 428 persen dari anggaran semula. Ada pula peningkatan belanja infrastruktur pelayanan kesehatan di RSUD M Yunus dan infrastruktur strategis lainnya menjadi sebesar Rp 132 miliar atau sebesar 243 persen dari anggaran semula.
Wujud program Bantu Rakyat lainnya berupa penyediaan ambulans untuk 129 desa di Provinsi Bengkulu, penyediakan anggaran BPJS Kesehatan untuk berobat gratis, menghemat anggaran perjalanan dinas sebesar 52,61 persen dari awalnya sebesar Rp 130,7 miliar.
“Penghematan juga dilakukan pada belanja publikasi sebesar 89 persen dari semula Rp 50 miliar menjadi Rp 5 miliar saja. Begitu pula dengan pos-pos belanja lainnya yang dinilai tidak efektif, semuanya dialihkan untuk program Bantu Rakyat,” demikian Rizqi.
Editor : Usmin
