Bengkulu- Kebijakan Pemerintah Pusat mengurangi dana transfer daerah (TKD) pada tahun 2026, Pemprov Bengkulu terpaksa harus menyesuaikan anggaran agar pelayanan publik dan pembangunan di Bengkulu berjalan baik.
“Pemprov Bengkulu terkena pemangkasan TKD pada APBD tahun 2026 sebesar Rp 347 miliar. Pemasangan ini sangat besar sehingga terpaksa kita harus menyesuaikan anggaran tersedia,” kata Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Bengkulu, Selasa (21/10/2925).
Ia mengatakan, pemasangan TKD ratusan miliar tersebut, sangat berdampak signifikan terhadap pembangunan di daerah ini. Menyikapi masalah ini, Pemprov Bengkulu melakukan penyesuaian anggaran di beberapa item penganggaran yang tidak prioritas.
Salah satu skema efisiensi yang tengah dikaji adalah rencana pengurangan hari kerja pegawai hingga satu atau dua hari, yang berarti dalam seminggu pegawai kemungkinan hanya masuk kantor antara 3 hingga 4 hari saja.
“Hal ini baru wanacana dan baru kita bahas. Dana TKD mulai jalan Januari 2026. Jadi, skema dalam rangka untuk efisiensi anggaran kita, salah satunya mengurangi hari kerja ASN dilingkup Pemprov Bengkulu,” ujar Herwan Antoni.
Kebijakan ini diambil, kata Herwan Antoni karena proporsi untuk belanja pegawai dan operasional kantor cukup tinggi, sehingga jika tidak dikurangi hari kerja, maka biaya operasional tetap tinggi. Sementara TKD Pemprov Bengkulu dipangkas Rp 347 miliar.
Herwan menambahkan, hingga saat ini, alokasi belanja pegawau dan operasional kantor dilingkup Pemprov Bengkulu mencapai 41 persen dari total APBD Provinsi Bengkulu. “Jika masalah ini tidak disikapi dengan efisensi maka program pembangunan yang sudah disiapkan tidak berjalan maksimal,” ujarnya.
Menurut Herwan Antoni, pengurangan hari kerja tersebut kemungkinan besar akan diimplementasikan sebagai hari libur, namun tetap mengharuskan pegawai untuk bekerja dari rumah (work from home). “Kita liburkan nantinya satu atau dua hari,” jelasnya.
Meskipun melakukan rasionalisasi pada beberapa item penganggaran yang non-prioritas, Pemprov Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan (masa jabatan 2025-2030) memastikan tetap fokus pada belanja-belanja produktif yang menjadi prioritas utama.
Prioritas anggaran tersebut meliputi belanja infrastruktur seperti jalan dan jembatan, sektor kesehatan (termasuk rumah sakit, ambulans, dan BPJS), sektor pendidikan (sarana dan prasarana), serta dukungan terhadap program ketahanan pangan.
“Melihat TKD kita dikurangi Rp347 miliar, tentu kita harus menyesuaikan belanja-belanja, terutama belanja operasional, , kemudian nanti belanja pegawai, termasuk kita tetap akan memprioritaskan untuk belanja infrastruktur, kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.
Pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, termasuk program ketahanan pangan di daerah ini.
“Jadi, meski TKD Bengkulu dipangkas cukup besar pada tahun 2026, tapi Pemprov Bengkulu tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, serta pendidikan dan kesehatan. Tiga sektor ini tetap menjadi prioritas Gubernur Helmi Hasan,” ujarnya.
Editor : Usmin
