Bengkulu- Kepala BPBD Kabupaten Rejang Lebong, Shalahuddin mengatakan, paa tahun 2925 mendatang pemkab daerah ini akan mendapat dana hibah untuk penanggulangan dampak bencana dari pemerintah pusat sebesar Rp 24 miliar.
“Insya Allah tahun 2925, kita akan mendapat dana hibah penangganan dampak bencana dari BNPB sebesar Rp 24 miliar,” kata Shalahuddin, di Bengkulu, Selasa (3/12/2024).
Ia mengatakan, pihaknya beberapa waktu lalu telah mengajukan usulan permintaan dana ke BNPB Pusat untuk penanggulangan infrastruktur yang rusak akibat terkena bencana alam di beberapa titik dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
Usulan tersebut, katanya disetujui BNPB Pusat dan akan dikucurkan ke Rejang Lebong sebesar Rp 24 miliar dari total usulan Rp 26 miliar.
Shalahuddin menjelaskan dana rekonstruksi dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) tersebut, sangat dinantikan Pemkab Rejang Lebong mengingat infrastruktur yang rusak akibat bencana alam yang terjadi beberapa tahun belakangan belum diperbaiki karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemkab daerah ini.
Pengajuan proposal permintaan bantuan ke BNPB yang diajukan Pemkab Rejang Lebong itu, katanya tidaklah mudah, butuh waktu yang cukup lama karena harus dilakukan survei oleh pihak BNPB guna mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya.
Dana hibah BNPB yang akan diterima Kabupaten Rejang Lebong ini, kata dia, akan digunakan untuk perbaikan drainase lingkungan Kelurahan Pasar Baru, perbaikan jalan penghubung Desa Tasik Malaya, rekonstruksi jembatan Air Duku Desa Duku Ulu, rekonstruksi jembatan Dusun 3 Desa Trans Taktoi Kecamatan Padang Ulak Tanding.
Selain itu, untuk rekonstruksi jembatan Trans 25 Desa Pal VII, rekonstruksi jembatan Desa Dusun Sawah, rekonstruksi jembatan Desa Cawang Lama, Kecamatan Selupu Rejang, serta rekonstruksi saluran irigasi Desa Tanjung Agung di Kecamatan Sindang Beliti Ulu.
Kabag Pemerintahan Pemkab Rejang Lebong Noviansyah mengatakan, rakor percepatan pelaksanaan kegiatan BPBD bersumber hibah BNPB tahun 2025 ini bertujuan untuk membuat komitmen antar lintas sektor terkait bantuan yang akan diterima daerah itu.
Kegiatan rakor yang dilaksanakan pihaknya untuk menginventarisasi persyaratan yang dibutuhkan serta mengantisipasi kendala-kendala yang akan dihadapi pada kegiatan yang direncanakan sudah berjalan pada awal 2025.
Reporter : Usmin
Editor : M Rareza Rebi Aldo
