Bengkulu -Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika dan tekanan geopolitik global. Hal tersebut mengemuka dalam Sarasehan Perekonomian Bengkulu 2026 yang digelar di Hotel Santika Bengkulu, Kamis (9/4/2026).
Kegiatan bertema “Diseminasi LPP Februari 2026 dan KFR Triwulan I 2026: Sinergi Moneter dan Fiskal Menjaga Stabilitas Aktivitas Produksi dan Distribusi di Tengah Tekanan Geopolitik” ini dibuka Asisten II Pempriv Bengkulu Raden Ahnad Denni Pembangunan, RA Denni.
Acara ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat eselon III dan IV, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, serta instansi terkait lainnya.
Mantan Sekda Rejang Lwbong mengatakan, perekonomian Bengkulu pada 2025 tumbuh 4,82 persen secara tahunan (year on year), meningkat dibandingkan 2024 sebesar 4,62 persen. Capaian tersebut mendekati rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatra sebesar 4,81 persen dan relatif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.
Ia menjelaskan, sektor pertanian dan perkebunan—terutama kelapa sawit dan kopi—perikanan, serta perdagangan masih menjadi penopang utama ekonomi Bengkulu. Pemerintah daerah juga terus mendorong program strategis, seperti ketahanan pangan, cetak sawah, pengembangan komoditas kopi, penguatan UMKM, hingga optimalisasi distribusi antarwilayah. “Stabilitas ekonomi daerah juga tercermin dari inflasi Bengkulu yang tetap terkendali pada level 2,7 persen secara tahunan pada 2025,” ujar RA Denni.
Sementara itu,Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Octama, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan I 2026 berada pada kisaran 4,47–5,03 persen (yoy). Namun, ia mengingatkan adanya potensi perlambatan akibat penurunan transfer ke daerah sekitar 20,38 persen serta belum pulihnya sektor pertambangan.
Ia menambahkan, inflasi Bengkulu pada Maret 2026 tercatat 2,85 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mukomuko sebesar 3,83 persen, sedangkan Kota Bengkulu sebesar 2,52 persen. Di sisi lain, digitalisasi sistem pembayaran menunjukkan tren positif. Hingga November 2025, jumlah pengguna QRIS di Bengkulu mencapai 267.952 orang, dengan jumlah merchant sebanyak 229.532.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, melaporkan pendapatan negara hingga Februari 2026 mencapai Rp409,5 miliar atau tumbuh 24,18 persen. Adapun belanja negara mencapai Rp942,94 miliar atau tumbuh 25,33 persen. Penyaluran transfer ke daerah telah mencapai Rp1,9 triliun atau 22,71 persen dari pagu APBN. Di tingkat daerah, realisasi pendapatan APBD Bengkulu tercatat Rp656,31 miliar, dengan belanja daerah mencapai Rp811,8 miliar.
Kota Bengkulu mencatat pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi sebesar Rp21,6 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Bengkulu mencatat realisasi transfer ke daerah tertinggi sebesar 25,36 persen. Di tingkat global, Kepala Departemen Riset Industri dan Regional Bank Mandiri, Dendi Ramdani, mengingatkan risiko geopolitik yang berpotensi memengaruhi harga minyak dunia dan kinerja perekonomian Indonesia.
Dalam skenario terburuk, harga minyak dunia dapat mencapai 132 dolar AS per barel jika konflik Iran–Israel berkembang menjadi perang terbuka dan mengganggu produksi minyak negara-negara OPEC. Pada skenario perang proksi, harga minyak diperkirakan mencapai 99,7 dolar AS per barel, sedangkan konflik terbatas diproyeksikan mendorong harga minyak ke level 84 dolar AS per barel.
Meski demikian, sejumlah sektor dinilai tetap prospektif, antara lain telekomunikasi, kesehatan, manufaktur hilir, makanan dan minuman, utilitas, serta sektor pemerintahan yang diperkirakan mampu menopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Editor : Usmin
