BENGKULU , HARAPAN BARU– Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat upaya pembenahan tata kelola pemerintahan menyusul hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025 yang mencatat skor 62,16.
Langkah tindak lanjut tersebut dibahas dalam rapat di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (13/11/2026). Rapat dipimpin Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, dan diikuti sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam rapat tersebut, Dewi Indriana dari Tim Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas KPK menyampaikan bahwa hasil survei harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
Menurut Dewi, skor SPI Provinsi Bengkulu sebesar 62,16 pada 2025 menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan integritas, memperbaiki sistem administrasi, serta memperkuat upaya pencegahan korupsi.
“Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dalam meningkatkan integritas dan mencegah potensi praktik korupsi,” kata Dewi.
Sementara itu, Nandar Munadi menegaskan bahwa tindak lanjut hasil SPI membutuhkan komitmen bersama seluruh perangkat daerah. Pembenahan harus diwujudkan melalui langkah konkret dan terukur, bukan sekadar menjadi evaluasi administratif.
“Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan harus menjadi perhatian bersama, sehingga setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab,” tegas Nandar.
Melalui rapat tersebut, Pemprov Bengkulu mendorong penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembentukan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas di lingkungan pemerintahan.
Upaya ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pembenahan berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Editor. : Usmin
