Bengkulu-Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Bengkulu, Herwan Antoni membuka kegiatan Capacity Building pengisian evaluasi kinerja (Championship) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu Tahun 2026, berlangsung di salah satu hotel berbintang, di Kota Bengkulu, Senin (13/4/2026).
Kegiatan bertema “Penguatan Laporan Championship TP2DD Menuju Bengkulu Pacak Digital” ini dihadiri Sekda Bengkulu Selatan Susmanto, Plt Direktur Utama Bank Bengkulu Iswahyudi, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu Tommy Irawan, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan, TP2DD merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong percepatan digitalisasi keuangan.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait indikator dan mekanisme penilaian Championship TP2DD,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi capaian digitalisasi di Bengkulu yang terus meningkat. Hingga Februari 2026, jumlah pengguna QRIS tercatat mencapai 281.097 atau tumbuh 12,4 persen secara tahunan. Sementara volume transaksi QRIS mencapai 243.888 transaksi, meningkat sekitar 27 persen dibandingkan tahun sebelumnya. “Hal ini menunjukkan semakin kuatnya adopsi transaksi digital di masyarakat serta meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pembayaran non-tunai,” tambah Wahyu.
Sementara itu, Sekdaprov Bengkulu Herwan Antoni menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama perbankan dalam mendorong percepatan digitalisasi melalui TP2DD. Ia menilai kegiatan capacity building ini penting untuk meningkatkan pemahaman daerah terhadap indikator penilaian. Posisi Bengkulu saat ini masih berada di peringkat ke-9 dari 10 provinsi di Sumatera dalam penilaian TP2DD.
Karena itu, diperlukan langkah konkret dan kerja lebih optimal untuk meningkatkan peringkat tersebut. Ia juga menyoroti masih adanya daerah yang belum sepenuhnya menerapkan transaksi non-tunai.
Menurutnya, kendala utama terletak pada kesiapan sumber daya manusia serta kebiasaan yang masih bertumpu pada sistem manual. “Masih banyak aplikasi yang sudah dibuat, tetapi implementasinya belum optimal karena faktor SDM dan budaya kerja,” tambahnya.
Herwan menambahkan, sejumlah kabupaten dan kota lainya bahkan masih berada di kisaran 50 persen dalam penerapan transaksi non-tunai. Ia mendorong seluruh transaksi pemerintahan, termasuk perjalanan dinas dan pencairan anggaran, dilakukan secara non-tunai agar lebih aman, transparan, dan efisien, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran.
Selain itu, kondisi fiskal daerah yang semakin menantang akibat efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah.
Melalui kegiatan ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, serta menghadirkan inovasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas transaksi non-tunai, dan memperbaiki peringkat TP2DD maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ke depan.
Editor : Usmin
