Bengkulu-Ombudsman Republik Indonesia mengumumkan 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, dinyatakan berhasil meraih predikat zona hijau dalam penilaian pelayanan publik di daerah ini.
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan berbagai lembaga di Bengkulu telah memenuhi standar yang baik.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengatakan, berdasarkan data yang dikumpulkan Ombudsman, sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bengkulu telah memenuhi kriteria zona hijau.
Capaian ini mencerminkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas layanan publik, termasuk layanan di kantor pemerintahan dan institusi seperti kepolisian.
“Dari data kita memang layanan publik di Provinsi Bengkulu sangat baik, dimana 10 kabupaten dan kota, serta lembaga seperti kepolisian, semuanya masuk zona hijau,” tambahnya.
Najih menegaskan, proses penilaian dilakukan secara objektif dengan metode khusus yang telah dikembangkan oleh Ombudsman RI. Penilaian tersebut menghasilkan tiga kategori, yaitu hijau untuk pelayanan baik, kuning untuk pelayanan sedang, dan merah untuk pelayanan yang masih memerlukan perbaikan.
“Hasil yang diperoleh menunjukkan Provinsi Bengkulu, telah memberikan pelayanan publik yang cukup memadai bagi masyarakatnya,” ujarnya.
Keberhasilan ini, tambahnya tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan serta transparansi dalam pelayanan publik.
Dengan masuknya seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu ke dalam zona hijau, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pelayanan yang lebih efisien dan responsif.
Meski demikian, Ombudsman RI tetap mendorong agar peningkatan kualitas layanan publik terus dilakukan. Najih berharap agar pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada pencapaian ini, tetapi terus berinovasi dan memperbaiki aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
Provinsi Bengkulu kedepan diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepentingan rakyat dapat terus diwujudkan.
Reporter : Usmin
Editor : Christoper
