Bengkulu-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, siap menghibahkan lahan seluas 12 hektare untuk lokasi pembangunan Stasiun Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.
Hal tersebut diungkapkan Asisten I Pemprov Bengkulu, Khairil Anwar usai memimpin rapat penetapan lokasi lahan untuk Bakamla RI, bertempat di kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (11/7/2024). Rapat ini dihadiri pihak Bakamla Kepala BPKAD Bengkulu, Dishub Bengkulu, DKP Bengkulu, Biro Hukum Pemprov Bengkulu, Biro Bangda Pemprov Bengkulu, dan Biro Pemkesra Pemprov Bengkulu.
Ia mengatakan, pengalokasian lahan seluas 12 hektare ini sebagai tindaklanjuti dari permohonan pihak Bakamla RI yang meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu menghibahkan lahan guna mendirikan stasiun Bakamla RI di daerah ini.
Lahan untuk pembangunan stasiun Bakamla RI di Enggano seluas 12 hektare itu, kata Khairil berlokasi di Desa Malakoni, Kabupaten Bengkulu Utara. Di atas lahan tersebut nantinya akan dibangun fasilitas sarana dan prasarana penunjang pengamanan laut, terutama di pulau terluar Enggano.
“Lahan yang akan kita serahkan atau kita hibahkan ini nanti tentu lahan yang sudah bersertifikat dan sudah ‘clear and clean’ serta sudah tercatat pada aset kita,” tambah Khairil. Dari hasil rapat yang dilakukan, ada beberapa opsi lahan yang akan diserahkan kepada Bakamla, baik lahan milik aset Pemerintah Provinsi Bengkulu ataupun hibah lahan dari masyarakat Enggano.
Diupayakan sedapat mungkin lahan tersebut, berdekatan dengan pelabuhan laut di Pulau Enggano, yaitu di Desa Malakoni dan Kahyapu agar akses Bakamla dapat cepat dan lancar.
Opsi lainya lokasi lahan untuk diberikan kepada Bakamla adalah lahan di sekitar SMAN 6 Enggano seluas lebih kurang 12 hektar merupakan aset Pemerintah Provinsi Bengkulu. Bahkan, tidah menutup kemungkinan lahan milik masyarakat dihibahkan ke Bakamla RI.
“Yang jelas, nanti kita undang aparat desa setempat, termasuk juga tokoh masyarakat maupun pemuka adat di Enggano untuk menawarkan lahan mereka ataupun aset desa yang bisa dihibahkan bagi kepentingan Bakamla,” tambahnya.
Hal ini dilakukan mengingat keamanan laut ini bukan hanya untuk kepentingan Pulau Enggano maupun Provinsi Bengkulu saja, tapi lebih dari itu untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dipilihnya lahan di Pulau Enggano tersebut, jelas Khairil, selain untuk kepentingan meningkatkan perannya di wilayah Indonesia Tengah dengan membangun Sistem Keamanan dan Pemantauan Maritim “National Maritime Security System” (NMSS), juga untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan dari pulau terluar tersebut.
Dengan adanya stasiun Bakamla itu tentu disambut baik oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan posisi strategis Kepulauan Enggano yang merupakan pulau terluar di Provinsi Bengkulu. Pemda berharap agar keberadaan stasiun Bakamla dapat segera terwujud.
“Kami akan lakukan rapat lanjutan mengenai sosialisasi rencana pembangunan di Pulau Enggano dan masyarakat di tempat pembangunan stasiun Bakamla sangat setuju dan berharap segera dibangun. Alasanya, dari berbagai sisi dapat berdampak positif bagi masyarakat Enggan sekitarnya, dan tentu bagi Pemda Provinsi Bengkulu,” demikian Khairil Anwar.(min)
